BOGOR - Menyambut positif program SAMISADE yang diluncurkan Bupati Bogor Ade Yasin diharapkan bisa mengembangkan masyarakat untuk memunculkan keberdayaan Desa, dalam usaha peningkatan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat.
”Ini sebuah terobosan untuk meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat. Diharapkan dengan diluncurkannya program SAMISADE ini, masyarakat akan lebih optimal dalam membangun Desa sekaligus mengembangkan potensi-potensi yang ada di Desa, untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa,” kata Rohmat Selamat, yang juga Ketua DPC Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Bogor, Jumat(19/2/2021) malam.
Yang mana Bupati Ade Yasin sebelumnya meluncurkan program SAMISADE atau Program Satu Miliar Setiap Desa, bertempat di Kantor Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Rabu (17/2/2021).
Disampaikan Ade Yasin, program ini diluncurkan guna mendongkrak perekonomian Desa dan upaya untuk meningkatkan infrastruktur desa, seperti pembangunan jalan desa, tebing desa, drainase desa dan lainnya.
” Hari program SAMISADE resmi kita luncurkan, ini program yang ditunggu-tunggu masyarakat desa. Selain peningkatan perekonomian desa, program ini juga fokus pada pembangunan infrastruktur desa. Teruama pembangunan jalan desa di wilayah yang berkepentingan dengan urusan ekonomi, seperti sentra UMKM, persawahan dan kawasan wisata,” terang Ade Yasin.
Ade mengungkapkan, program SAMISADE diperuntukkan bagi 352 Desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Bogor, bagi desa yang lolos verifikasi sebagai penerima bantuan SAMISADE.
”Saat ini kita sedang refocusing anggaran, kalau ada yang bisa kita geser, akan kita geser, sehingga jumlahnya bisa bertambah. Sementara penerima masih di angka 329 desa, sisanya dianggarkan selanjutnya. Verifikasi harus diperhatikan, karena tanpa verifikasi desa tidak akan lolos sebagai penerima bantuan,” jelas Ade.
Untuk memaksimalkan penggunaan dan penyerapan anggara program SAMISADE, Ade menegaskan, akan melakukan pengetatan pengawasan dengan melibatkan Kejaksaan, tokoh masyarakat dan menjalankan pengawasan secara kolaborasi melalui pengawasan padat karya.
”Pengetatan pengawasan dilakukan mulai tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten,” tegasnya.
Tutur dia, program SAMISADE ini, ditargetkan paling lambat bulan April sudah bisa dilaksanakan.
”Tingkat Kabupaten kami sudah MoU dengan Kejaksaan. Tingkat kecamatan yang mengawasi pihak kecamatan, sedangkan untuk desa nanti pengawasannya oleh tokoh masyarakat dan BPD. Makanya, kita ada anggaran lima persen untuk operasional dari satu miliar itu,” pungkas Ade Yasin.
Tim PWRI
Editor: Redaksi