Tingkatkan sinergitas, Menko Polhukam gelar Rakor kesiapan Pilkada




Penjabat Bupati Subang, Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd, hadir memenuhi  undangan rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Jawa, bertempat di Grand Royal Ambarrukmo  Kota Yogyakarta, 
Rabu (21/08/2024)

Mayor Jenderal TNI Dr. Heri Wiranto, S.E., M.M., M.Tr.Han l, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam dalam laporannya menyampaikan, rakor Ini adalah Rakor yang kelima kalinya dan sudah dilaksanakan di 4 wilayah lainnya dan diselenggarakan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dan kemungkinan potensi-potensi yang menghambat pelaksanaan pilkada serentak di wilayah Jawa. 

Rakor diikuti berbagai unsur, seperti Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, Penyelenggaraan pemilu 
Unsur Legislatif, perwakilan Parpol, tokoh agama dan tokoh masyarakat. 
Rakor dilaksanakan secara hybrid yang dihadiri 740 orang secara langsung dan 300 lebih secara online. 


Gubernur daerah istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutannya " mengajak bekerjasama untuk memastikan pilkada berjalan lancar dan memperkokoh demokrasi."

Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto S.I.P dalam sambutannya  menyampaikan, Pilkada Serentak 2024 ini merupakan rekor jumlah penyelenggaraan pemilihan umum terbanyak sepanjang sejarah. Hal ini menurutnya akan berdampak pada meningkatnya ancaman yang berbentuk disinformasi, dan polarisasi sosial politik, yang akan berdampak langsung pada proses demokrasi. 

“Untuk dapat menyukseskan Pilkada Serentak 2024, kita harus mampu menempatkan peran kita masing-masing, sesuai dengan tugas dan fungsi ,Kementerian/Lembaga atau Instansi kita semua, melalui sinergitas,” katanya. 

Hadi menuturkan, Pilkada tahun ini akan digelar secara serentak di 37 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota. Untuk itu, diperlukan langkah strategis melalui sinergi antar pemerintah dengan penyelenggara dan peserta pemilu, sehingga penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 bisa berjalan aman dan lancar.


Hadi menyampaikan perlu ada kebijakan agar aparatur di daerah seperti Pangdam, Kapolda, Danrem, Kapolres tidak di pindah dulu atau tour of duty sampai pilkada serentak selesai
 Hal ini  agar upaya koordinasi berjalan lancar  tanpa diganti pejabat yang baru.

Di akhir sambutannya Kemenko Polhukam mengajak agar bersama sama menjaga stabilitas di bidang politik, hukum, dan keamanan agar tetap kondusif dan terkendali.
Selanjutnya koordinasi antar kementerian atau lembaga perlu ditingkatkan guna mensukseskan penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku. optimalisasi juga diperlukan dalam Fasilitasi penyelenggaraan Pilkada serentak, agar dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan. 
Seluruh  komponen bangsa diharapkan ikut terlibat aktif dalam menjaga serta mengedepankan persatuan dan kesatuan guna menghindari polarisasi di masyarakat.
Meningkatkan upaya-upaya Pendidikan politik untuk memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat guna mewujudkan terselenggaranya pesta Demokrasi yang aman, damai, kondusif dan berkualitas.

Kegiatan selanjutnya diisi diskusi panel yang diisi paparan dengan narasumber dari perwakilan Mendagri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, Kapolri, Panglima TNI,  dan Kepala BSSN. Dan ditutup  pembacaan Deklarasi Pilkada damai, dan foto bersama narasumber dan moderator. 

Selain di hadiri Pj Bupati Subang Rakor dihadiri pula Ketua KPU Subang Abdul Muhyi ST, Ketua Bawaslu Subang Ahmad Mansyur. 
Kepala BIN, Perwakilan Kementerian Lembaga, Para Gubernur wilayah Jawa, Ketua DPRD provinsi wilayah Jawa, para Komandan satuan TNI, dan satuan Kepolisian, Kepala Kejaksaan Tinggi se-wilayah Jawa, Ketua KPU Provinsi Se-Jawa, Ketua Bawaslu provinsi  Se-wilayah Jawa, para Bupati  dan Walikota se-wilayah Jawa, dan Perwakilan anggota Parpol, Tokoh agama dan Tokoh masyarakat.

R***Den',sKcr & Zal
Previous Post Next Post

Contact Form