Pesan moral dari rakyat Subang,Subang Butuh Kebijakan yang Berdiri Diatas Kepentingan Warga, Bukan Jaringan...?

Setiap bupati di Kab. Subang memegang satu hal yang nggak bisa ditawar: mandat rakyat. Mandat itu artinya setiap kebijakan, dari anggaran infrastruktur sampai mutasi pejabat, harus bisa dijelaskan logikanya ke publik. Kalau logikanya kabur, kepercayaan juga ikut rontok.

Keputusan Publik Nggak Boleh Dititipkan....!

Kepala daerah itu eksekutor. Tugasnya memastikan program jalan, bukan melayani kepentingan di luar struktur resmi pemerintahan. Begitu ada kesan bahwa kebijakan besar dipengaruhi pihak di luar Satuan kerja perangkat daerah ( SKPD )dan DPRD, yang muncul bukan dukungan tapi kecurigaan.

Masyarakat Subang bukan bodoh. Mereka lihat mana proyek yang prioritas, mana yang dipaksakan. Mereka juga paham ketika promosi pejabat jauhkan bagi-bagi jatah " Dan bagi bagi kueh " Kekuasaan daripada penghargaan atas kinerja....?